MEMAHAMI SISTEM PEMILU

MEMAHAMI SISTEM PEMILU

Partaibulanbintang.com, Jakarta – Pemerintah menawarkan system proporsional terbuka terbatas. Draf RUU ini ditengarai tidak banyak menjawab persoalan pemilu. Pemilu 2014 yang lalu berlangsung dengan sistem proporsional terbuka, yaitu pemilih bisa mencoblos nama calon anggota legislatif selain mencoblos gambar partai. Sementara itu, sistem proporsional tertutup, pemilih hanya mencoblos gambar partai. Sedangkan sistem proporsional terbuka terbatas bermakna setiappemilih dapat mencoblos calon anggota legislatif di partai tersebut, namun urutan para calon menjadi kewenangan partai.

Draf RUU Pemiluyang diserahkan pemerintah ke DPR,khususnya pasal 138 yang mengatur sistim pemilu, sebagai berikut : (2) Pemilu untuk memilih memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas. (3) Sistem proporsional terbuka terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem Pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik. (lihat juga penjelasan RUU)

Mendagri meyakini RUU Pemilu rampung lebih awal dari jadwal yang ditargetkan, yakni akhir April 2017.Mendagri, mengatakan isu krusial tak banyak,”di antaranya, sistem pemilu dan ambang batas parlemen, apakah perlu atau tidak pembahasan yang berkaitan dengan parliamentary threshold (PT). Sejauh ini, ada fraksi menginginkan PT 3,5 persen dan ada yang minta lebih. Sesungguhnya pemilu sebelum telah memberi pelajaran berharga dengan penerapan PT 3.5 %, menyebabkan dua juta suara hilang. Dengan kata lain, semakin tinggi PT, semakin banyak suara yang hilang sia-sia. Karena itu, perlu pengaturan PT yang ideal dalam rangka afirmasi(penguatan) sistem Presidensiil.

Dalam pandangan Fraksi PPP, sistem proporsional terbuka terbatas (semi tertutup) mengembalikan kedaulatan parpol, sistem ini, akan menarik lokomotif demokrasi mundur ke belakang- memperkuatbangunan oligarki didalam parpol,” kata Achmad Baidowi, anggota FPPP saat RDP Pansus RUU Pemilu dengan Mendagri. Dia menyarankan, dilakukan pemilihan pendahuluan diinternal parpol, sertadidukung transparansi pengelolaan keuangan parpol.diatur dalam RUU Pemilu.  Ketua Pansus Edy Lukman, menilai draft RUU Pemilu yang diajukan pemerintah lebih banyak membahas masalah teknis, tidak menyentuh azas-azas filosofis. Seyogianya evaluasi  terhadap pemilu sebelumnya menjadi dasar perubahan.

Berdasrkan isu dan materi draf RUU pemilu yangtengah dibahas, oleh DPR dan Pemerintah, baik pulaDPP PBB melakukan kajianterhadap materi RUU Pemilu,kemudian hearing dengan Pansus terkait system pemilu, yang akan digunakan pada Pemilu tahun 2019 mendatang, khususnya verifikasi, penerapan parliamentary threshold, keadilan politik dan kelebihan serta kelemahan dari ide system proporsional terbuka terbatas.Sejatinya, apapun sistim yang dugunakan asalkan dapat menjawab problem-problem pemilu sebelumnya dan memberi keadilan politik bagi semua pihak.

 

 

Oleh: Yusuf Hasani , Minggu 04-12-2016

Ketua Bidang. Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah DPP PBB

Editor : Muh Ludfi Adi Susilo

 

 

 

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply